Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el) Berlaku Seumur Hidup dan tidak diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya. Jemput bola perekaman KTP-el, Jum'at, 14 September 2018 berlokasi di SMK Ma'arif Nuha Sentolo


Polling Website

Menurut anda, bagaimana penampilan website dinas dukcapil

Artikel Terakhir

Calendar

« Sep 2018 »
M S S R K J S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Statistik Website

v2_mod_v2_mod_visitcounterVisitors Online10
v2_mod_v2_mod_visitcounterHits1793251
v2_mod_v2_mod_visitcounterToday376
v2_mod_v2_mod_visitcounterYesterday1060
v2_mod_v2_mod_visitcounterThis week7448
v2_mod_v2_mod_visitcounterThis month21114
v2_mod_v2_mod_visitcounterAll days297157

DUKCAPIL DUKUNG MALL PELAYANAN PUBLIK

DUKCAPIL DUKUNG MALL PELAYANAN PUBLIK#

Dinas Dukcapil Kulon Progo mengadakan rapat koordinasi pemanfaatan data kependudukan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Dinas Dukcapil (9/5/2018). Rakor yang dipimpin oleh Kabid Pengelolaan Administrasi Informasi Kependudukan (PIAK) Tri Aryani, SH dihadiri dari DPMPT, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Dukcapil.

Acara ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Workshop Pemanfaatan Data Kependudukan bulan April 2018 lalu. OPD yang diundang adalah OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga data kependudukan dapat dipergunakan untuk mempercepat pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyambut baik pemanfaatan data kependudukan ini. “Kami diminta untuk menyederhanakan pelayanan, mempercepat respon line dan menggunakan SIM untuk pelayanan perizinan” kata Heri Warsito, SH MM dari DPMPT. Apalagi pada Tahun 2019 DPMPT mempunyai rencana untuk menyelenggaran Mall Pelayanan Publik.

Dengan memanfaatan data kependudukan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik kepada masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat, demikian papar Tri Aryani. Namun untuk mendapatkan hak akses data kependudukan, lembaga pengguna harus mematuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam Permendagri 61 Tahun 2015.

Berita Terkait : Berita