PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 

PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 

GARIS BESAR PERUBAHAN :

1.    Pelaporan kelahiran yang semula berasas peristiwa sekarang dirubah berdasar asas domisili  : Pasal 27 uu no 23 tahun 2006 yang semula berbunyi :

Ayat ( 1 ) " Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak kelahiran"

Diubah dalam pasal 27 UU NO 24 Tahunn 2013 menjadi berbunyi :

Ayat ( 1 )  " Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak kelahiran"

2.    Penghapusan sidang PN bagi pelaporan kelahiran terlambat : Pasal 32 uu no 23 tahun 2006 yang semula berbunyi :

Ayat ( 1 ) " Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat ( 1 ) yang melampui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sampai dengan 1 ( satu ) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat "

Ayat ( 2 ) " Pencatatan kelahiran yang melampui batas waktu 1 ( satu ) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri "

Diubah dalam pasal 32 UU NO 24 Tahunn 2013 sehingga berbunyi :

Ayat (1) "Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat ( 1 ) yang melampui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat "

3.    Pelaporan kematian yang semula wajib dilaporkan oleh keluarga sekarang dirubah wajib dilaporkan oleh Pengurus RT berdasar asas domisili : pasal 44 uu no 23 tahun 2006 yang semula berbunyi :

Ayat ( 1 ) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 ( tigapuluh ) hari sejak tanggal kematian "

 

Diubah dalam pasal 44 UU NO 24 Tahunn 2013  sehingga berbunyi :

Ayat ( 1 )  "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 ( tigapuluh ) hari sejak tanggal kematian"

 

4.    Penghapusan semua retribusi penerbitan dokumen kependudukan seperti tersurat dalam pasal 79 A UU NO 24 Tahun 2013  yang  berbunyi :

" Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya"

5.    Masa berlaku KTP yang semula 5 ( lima ) tahun setelah menjadi KTP -el diubah menjadi seumur hidup. Pasal 64 uu no 23 tahun 2006 yang semula berbunyi :

Ayat ( 4 )  " masa berlaku KTP :

a. " untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 ( lima ) tahun "

b. " untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap "

Diubah dalam Penjelasan atas UU No 24 Tahun 2013 tentang  Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan pada Penjelasan Umum alinea 3 yang berbunyi :

 "  Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan  KTP-el yang diatur dalam pasal 64 ayat ( 4 )  yakni berlaku 5 ( lima ) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk ".

Contoh elemen data penduduk :

- NIK

- Nama

-Tempat tanggal lahir

- Golongan darah

- Pekerjaan

- Pendidikan

- Dll

6.    Semua denda keterlambatan pengurusan Dokumen Kependudukan              tetap di berlakukan.